Pemotor dan Kotanya

on

Dengar-dengar  pertengahan  Desember tahun ini DKI Jaya akan  memberlakukan peraturan baru yakni para pemotor  dilarang melintas di wilayah jalan protokol antara ruas jalan Sudirman-Thamrin. citySeperti berita-berita lainnya yang datang dan pergi, pastilah berita ini dianggap sebagai wacana saja. Tidak berlanjut. Namun nampaknya peraturan tsb akan benar-benar diujicobakan. Sebenarnya segala kebijakan yang terkait keselamatan  penumpang, sebagai rakyat pasti mendukung banget. Cuma kadang-kadang langkah yang katanya melindungi pemotor ini seakan gak berpihak  ke rakyat kecil yang terpinggirkan. Rasanya ada yang gak adil yang diterapkan di sini.

Pertama, kenapa pemotor dilarang melintas di jalanan itu? Demi memperkecil kecelakaan bukanlah suatu alasan yang tepat. Saya melihatnya sebagai penyingkiran atau penghalauan atau pembatasan secara pelan-pelan agar jalanan ini tidak ‘dikotori’ oleh lalu lalangnya motor. Kedua,mengapa bukan mobil pribadi saja yang dicegah yang notabene justru penyumbang terbesar kemacetan parah di seluruh jalanan ibukota. Apa karena mereka berduit jadi pihak Dishub gak berani untuk mengurangi mobil pribadi ini? Katanya mau diberlakukan ERP. Katanya mau diterapkan nomor polisi ganjil-genap. Tentang penerapan ini seingat saya sudah didengung-dengungkan sejak sebelum Jokowi jadi gubernur DKI lho. Berarti pihak pemprov/Dishub sudah ada rencana namun terkesan ragu-ragu karena mobil pribadi jika dibatasi lewat jalan protokol, dikhawatirkan akan mengundang protes keras barangkali karena berkaitan dengan bisnis kalangan menengah ke atas. Apa jadinya bila businessman atau wanita karier yang lewat memakai roda empat tak bisa lewat bunderan HI? Masak yang punya gedung di kiri-kanan jalan gak boleh lewat sih? Begitu barangkali pikiran mereka.

Maka, sasaran pembatasan dialihkan ke sepeda motor yang merupakan jenis kendaraan paling tak bisa diatur untuk ‘ditata’. Kalau sudah begini, sistem tebang pilih mulai dipraktikkan. Sepeda motor adalah kelemahan. Mobil pribadi adalah kekuatan. Padahal si pemotor juga bayar pajak untuk negara tapi mengapa dibatasi penggunaan jalannya? Jalanan yang seharusnya untuk kepentingan umum ternyata hanya boleh dilewati si roda empat. Dengan kata lain, jalan yang seharusnya untuk kepentingan umum dan dibiayai pembayar pajak dari para pemotor itu, justru dinikmati  oleh segelintir orang yang duduk dibalik wiper 😕

Terkesan solusi yang diambil sifatnya sesaat. Memang para pemotor ini tidak disiplin, tertib dan asal slonong tapi bukan berarti dibatasi dengan semena-mena. Kecuali jalan tol, jalanan seharusnya untuk umum bukan kalangan tertentu. Jakarta memang kota besar, kota metropolitan tapi mbok ya, ada win-win solutionnya.

Untuk para pemotor yang selalu melintasi pergi-pulang kerja antara Sudirman Thamrin, selamat berjuang mencari jalur alternatif. Dan tabahlah. Moga-moga kebijakan ini sekadar wacana saja.

Silakan komentar